BKMM SulSel - Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi BKMM Makassar

E-mail Print PDF
Makassar – Jum’at, 27 Mei 2016 Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang terus berbenah diri dan terus berperan aktif dalam melaksanakan program pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2015 Kementerian Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal mengawal terlaksananya amanat Inpres Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi PPK tahun 2015, salah satu point aksinya menginstruksikan kepada Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan upaya pengendalian gratifikasi di Kementerian Kesehatan dengan indikator keberhasilan, berfungsinya Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) pada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit dan Balai. Dalam upaya memaksimalkan fungsi UPG dan pemahaman akan risiko menerima Gratifikasi kepada pegawai di lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar yang baru dibentuk pada tanggal 18 Mei 2015 menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi bagi para pegawai. Mengawali acara sosialisasi pengendalian gratifikasi, Dr.dr.Noor Syamsu,Sp.M(K), M.Kes selaku Kepala BKMM Makassar memberikan sambutan pembukaan acara sosialisasi dan mengucapkan selamat datang kepada Tim PPG Inspektur Jenderal Kemenkes yang juga sedang dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dalam rangka Pendampingan Pencegahan Korupsi di BKMM Makassar dari tanggal 25-28 Mei 2016 yang sekaligus bertindak sebagai narasumber, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat memberikan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi kepada seluruh pegawai di lingkungan BKMM Makassar dalam mensikapi praktik-praktik gratifikasi yang mungkin tanpa disadari menjadi bagian dalam aktifitas pekerjaan sehari-hari. Kegiatan berlangsung di ruang Pola Prof.dr. Warrow, Sp.M Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar difasilitasi oleh Tim UPG BKMM Makassar dengan Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan dihadiri oleh 68 orang peserta/pegawai. Usai Sambutan Kepala BKMM Makassar, Tim PPG Inspektur Jenderal Kemenkes (Bpk.Kanser Arif Ardiyanto, SKM) langsung memberikan paparan, dimana dalam paparannya menjelaskan tentang batasan-batasan di mana saja posisi gratifikasi itu berada, karena pada kenyataannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak semua gratifikasi itu masuk ke dalam kategori suap, tetapi tetap pada prinsipnya bahwa gratifikasi yang diberikan kepada PNS/ASN karena berhubungan dengan jabatan atau kewenangan WAJIB DITOLAK. Apabila dengan terpaksa kita menerimanya, maka langkah selanjutnya melaporkan pemberian gratifikasi tersebut kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dimulai dari tanggal kita menerima, hal ini dilakukan agar kita terbebas dari tuntutan hukum di kemudian hari. Di dalam Permenkes 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah dijelaskan dengan rinci sampai dengan petunjuk teknis bagaimana sikap kita dalam menghadapi permasalahan terkait dengan gratifikasi apabila terjadi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan Pada kegiatan tersebut disampaikan program pengendalian Gratifikasi dilingkungan Kementerian Kesehatan RI dengan menjelaskan pengertian korupsi baik itu korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara, korupsi dipandang sebagai kejahatan, di mana tempat korupsi disektor kesehatan, obyek korupsi kesehatan, modus korupsi, pelaku korupsi yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Penggunaan aplikasi dijelaskan dengan dua cara yakni sebagai pelapor perorangan (PNS Kemenkes) yang langsung ditujukan ke UPG Kemenkes dan sebagai petugas palaksana UPG Satker yang menerima laporan gratifikasi pegawai untuk diproses dan disampaikan ke UPG Kemenkes. Dijelaskan pula mekanisme pelaporan, pentingnya validasi serta tata cara memfalidasi laporan gratifikasi sehingga laporan dapat diproses oleh UPG Kemenkes kepada KPK sampai mendapatkan jawaban/feedback dari KPK terhadap status pelaporan. Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab langsung oleh peserta. Pada hari sebelumnya telah ( dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi ) di lingkungan BKMM Makassar oleh Tim PPG Inspektorat Jenderal di ruang Pola Prof.dr.Warrow, Sp.M. Acara dihadiri oleh Kepala BKMM Makassar serta pejabat struktural lainnya, Komite Medik para pegawai baik medis maupun non medis dan Tim UPG BKMM Makassar. Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PPG tersebut merupakan kegiatan perdana Tim Inspektorat Jenderal dengan menggunakan lembar kerja monev pelaksanaan PPG (Indeks PPG). Pengukuran indeks pada lembar kerja dikembangkan dari Capability Maturity Model (CMM) dengan 5 (lima) tingkatan level hasil capaian dari yang terendah sampai tertinggi yakni Initial, Repeatable, Define, Managed dan Optimized. Adapun hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan PPG di BKMM Makassar pada periode 2015-2016 ini mencapai nilai 64% dengan level Repeatable. Adapun kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BKMM Makassar yang telah dilakukan sejak dibentuknya (18 Mei 2015) antara lain: 1. Ikut serta dalam Workshop Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan pada tanggal 27 s/d 30 Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh UPG Kementerian Kesehatan di Hotel Aston Primera Bandung. 2. Tim UPG BKMM Mengikutkan festival Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh KPK di Bandung yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB tanggal 10-11 Desember 2015. 3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Gratifikasi dengan Nomor : HK.02.03/1/047/2016 tanggal 18 Januari 2016. 4. Melakukan pengisian LHKPN dan LHKASN bagi pegawai yang wajib melapor. 5. Kampanye Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan cara pemasangan Leaflet dan brosur pada tempat strategis serta pembagian PIN Sehat tanpa Korupsi dilingkungan BKMM Makassar. 6. Sosialisasi pengendalian gratifikasi dan komitmen bersama bagi pegawai pada tanggal 27 Mei 2016. 7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (Indeks PPG) tanggal 25 s/d 28 Mei 2016 oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Melalui kegiatan monev tersebut diharapkan UPG Satker BKMM Makassar dapat lebih terukur dan lebih berperan aktif dalam pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi.
 

Alamat Kantor

Jln. Wijaya Kusuma Raya No. 19 Makassar
Tel: (0411) 855643 / 858025
Fax: (0411) 858290
Email: info@bkmmsulsel.net

Online Suport

Tata Usaha :   Instalasi :
Pelayanan : Fungsional :
Penjamin : Pengelola :
Kemitraan : Web Support :